MATERI : KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI DARI AWAL KEMERDEKAAN HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

Hai, Historian! Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat, baik hati maupun pikiran, ya. Historian, tahu nggak kalau setelah merdeka pada tahun 1945, sebagai negara baru Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Setelah “mencoba” demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Tujuan Pembelajaran : 

1. Menganalisis UUD yang berlaku di Indnoesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1959 dengan benar;
2. Menganalisis latar belakang atau sebab dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada masa Demokrasi Terpimpin benar; 
3. Merinci Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga melahirkan pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan benar; 
4. Menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan  pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin;
5. Mengevaluasi langkah-langkah di bidang ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin secara kritis dan bertanggung jawab; 
6. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang perkembangan kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin dengan baik; 
7. Menganalisis Prestasi Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin. 

Nah, bicara pesta demokrasi, setahun ke belakang kita baru melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pada edisi kali ini Bapak ingin mengajak Historian disini untuk memahami salah satu fase perkembangan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya, Bapak akan mengajak Historian lebih mengenal fase Demokrasi Terpimpin yang terjadi antara tahun 1957 hingga 1965. Penasaran? Kuylah! namun sebelum kita lanjut, marilah kita simak dan perhatikan video di bawah ini :

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah pemerintahan yang secara formal demokratis namun secara faktual bersifat otokrasi Pemerintahan, dilegitimasi oleh pemilihan yang bebas dan adil, tetapi pemilihan ini hanya sekadar formalitas dan tidak berperan mengubah kebijakan, motif, dan tujuan negara.

Kenapa kita perlu mengetahui dan memahami fakta sejarah terkait Demokrasi Terpimpin ini? Dengan memahami di mana kita pernah berada, kita dapat menentukan ke mana kita hendak melangkah. Dengan mengetahui dan memahami pelaksanaan Demokrasi Terpimpin saat itu, kita bisa membandingkan dengan pelaksanaan demokrasi kita saat ini, dan pada akhirnya menentukan demokrasi seperti apa yang ideal? Seberapa jauhkah kita dari konsep demokrasi ideal tersebut?

Karena salah satu ciri Demokrasi Terpimpin adalah pemerintah mengendalikan pemilihan sehingga rakyat dapat menggunakan semua hak pilih mereka, tapi tidak benar-benar arah mengubah kebijakan publik. Di bawah demokrasi yang terpimpin, penggunaan teknik propaganda yang terus-menerus dari negara mencegah pemilih memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan.

Lalu, bagaimanakah dengan sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia?

Latar Belakang Penerapan Demokrasi Terpimpin 
Berikut adalah latar belakang dicetuskannya sebuah sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :

• Segi keamanan nasional: Terdapat banyaknya gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
• Segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak bsa dijalankan secara utuh, hingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
• Segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun Undang Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan Presiden Soekarno yang diawali oleh anjuran Soekarno supaya Undang-Undang yang dipakai untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan sejumlah pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut, diadakan pemungutan suara yang diikuti seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul akibat dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.
Hasil dari pemungutan suara menunjukan bahwa :

• 269 orang setuju kembali kepada UUD 1945
• 119 orang tidak setuju kembali kepada UUD 1945

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali kepada UUD 1945 tidak bisa direalisasikan. Hal ini disebabkan karna jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan itu tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang sudah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal itu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Ciri Demokrasi Terpimpin
Berikut ini adalah ciri-ciri dari kehidupan pada masa demokrasi terpimpin :
1. Kekuasaan Presiden Mendominasi

Salah satu akar seba adanya beragam penyimpangan demokrasi terpimpin yaitu karena asas presidensil yang dianut pada sistem demokrasi ini, dimana asas ini menempatkan kekuasaan presiden diatas kekuasaan segalanya di Pemerintahan Indonesia. Dengan berlakukan sistem demokrasi terpimpin maka akan secara otomatis presiden kala itu yaitu Ir. Soekarno sudah menjadi orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi.

Inilah mengapa menjadi terpicunya sebuah masalah kesenjangan yang kian merajalela dimana mana. Bahkan kesenjangan ini mampu mempengaruhi beragam kinerja dari pemerintahan dan sistem kerja dari kabinet RI waktu itu. Presiden yang kala itu sudah dinyatakan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dengan mudah menyingkirkan segala pengaruh atau dampak yang dia anggap tidak sejalan serta bertentangan dalam bidang pemerintahan / politik.

2. Pergerakan Parpol Dibatasi

Masa demokrasi terpimpin di sahkan yaitu masa dimana partai politik tidak lagi mempunyai kebebasan dan bahkan dibatasi pergerakannya. Bahkan hingga pengambilan jabatan dalam pemerintahan kala itu tak lagi diambil dari anggota partai politik. Bahkan partai politik kala itu hanya mengemban peran dalam mendukung presiden serta kebijakannya.

3. Penguatan Peran Militer

Benteng pertahanan kala itu memang di optimalkan, dimana peranan militer begitu sangat diandalklan. Dimana para militer itu dibekali kekuatan senjata dan sebagai tembok pelindung. Bahkan kemiliteran mampu menguasai komando dari lembaga pemerintahan.

4, Paham Komunis Yang Kian Berkembang

Karena terdapat beberapa dasar dari perkembangan landasan demokrasi terpimpin, memberikan dampak perkembangan dari partai komunis yang sangat gencar dan cepat. Ini dinyatakan dan di buktikan dari hubungan timbal balik yang berkesinambungan antara PKI dan Presiden soekarno. Namun PKI juga mempunyai jasa dimana soekarno kala itu dinobatkan sebagai presiden seumur hidup.

5. Keberadaan Pers Terkekang

Penyaluran dari aspirasi yaitu sebuah tugas utama dari adanya beragam pers yang berkembang hingga saat ini. Dimana aspirasi politik dan masyarakat disalurkan dari pers. namun beberapa oknum sudah menyegel dan membatasi kebebasan dari pers untuk menyalurkan hal itu pada masa nya, Hingga bangsa Indonesia terkenal dengan menutup diri dikala itu.

6. Sentralisasi Pemerintahan
Ciri keenam dari sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia tersebut ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan.
Hal ini membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekadar menimbulkan kekacauan.

7. Banyak Peristiwa Pelanggaran HAM
Ciri terakhir dari sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Jadi, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang boleh menentang kebijakan pemerintah kala itu.

Berbagai peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain:

Pembentukan MPRS

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Para anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan sejumlah persyaratan : setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju pada manifesto politik. Keanggotaan MPRS terdiri atas 61 orang anggota DPR, dan 200 wakil golongan. Chaerul Shaleh ditunjuk menjadi ketua MPRS. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Beberapa keputusan yang dibuat oleh MPRS:

1. Melaksanakan Manifesto politik
2. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
3. Pidato presiden yang berjudul Berdiiri di atas Kaki Sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

Pembentukan Dewan  Pertimbangan Agung

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasakan Penpres No. 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi Negara diketuai oleh presiden dan Roeslan Abdulgani sebagai wakilnya. Tugas DPAS adalah member jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pembentukan Kabinet Kerja

Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet kerja. Karena tidak ada wakil presiden, maka presiden mengadakan jabatan menteri pertama. Ir. Juanda ditunjuk untuk memegang jabatan itu. Program kabinet kerja disebut dengan Tri Program meliputi:

1. mencukupi kebutuhan sandang pangan,
2. menciptakan keamanan Negara,
3. mengembalikan Irian Barat.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 tahun 1959. Tujuan dari Front nasional adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi suatu kekuatan menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Prsiden. Tugas dari Front Nasional adalah:

1. Menyeesaikan revolusi nasional
2. Melaksankan pembangunan
3. Mengambalikan Irian Barat

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Depernas dipimpin oleh Mohammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernas berganti naman menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Beppenas). Ketua badan ini diambil alih oleh presiden. Tugas Beppenas adalah:

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan
3. Menilai hasil kerja mendataris MPRS

Pembentukan DPR-GR

Pembubaran DPR hasil Pemiu 1955 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong-Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk oleh presiden. Tugas DPR-GR adalah: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin.

Pembubaran Masyumi dan PSI

Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Pertimbangan pembubaran dua partai tersebut adalah dikarenakan pemimpin-pemimpinnya turut serta memberikan bantuan terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta. Pembubaran partai politik merupakan gagasan dari Presiden Soekarno, hal ini mengacu keberadaan partai politik pada Demokrasi Liberal yang memunculkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ide tentang pembubaran partai politik ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Hatta. Oleh karena itu,  Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956.

Pembebasan Irian Barat

Pada Demokrasi Liberal sudah dilakukan berbagai upaya dalam rangka pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Setiap Perdana Menteri pada masa Demokrasi Liberal dalam program kerjanya terdapat upaya pengembalian Irian Barat. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu mengembalikan Irian Barat. Perjuangan Irian Barat kemudian berlangsung pula pada masa Demokrasi Terpimpin. Berbagai upaya dilakukan baik itu memalui upaya diplomasi,  konfrontasi politik, konfrontasi Ekonomi, pengumuman Trikora oleh presiden, hingga operasi militer ke Irian Barat. Perjuangan tersebut menemui titik terang dengan adanya Perjanjian New York yang salah satu poin utamanya adalah wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.

Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin dibentuk Seokarno pasca adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam bidang ekonomi dipraktekkan ssstem ekonomi  Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etatime menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Berbagai kebijakan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain:

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.
2. Melakukan pemotongan nilai mata uang atau senering pada tanggal 25 Agustus 1959 yang isinya : uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp. 100, dan pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000.
3. Deklarasi Ekonomi atau Dekan disusun oleh Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin
4. Adanya devaluasi terhadap mata uang Rp. 1.000 menjadi Rp. 1
5. Pembentukan Bank Tunggal Milik Negara

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok Timur hal ini dikarenakan kekecewaan Indonesia terhadap negara-negara Barat yang dianggap kurang mendukung perjuangan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Beberapa kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh presiden Seokarno antara lain:

1. Bersama dengan Yugoslavia, India, Ghana, dan Mesir, Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok (1961)
2. Pada saat pelaksanaan ASIAN Games ke-4 yang dilakukan di Jakarta, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan.
3. Presiden Soekarno membagi kekuatan dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo
4. Indonesia menyelenggaakan pecan olahraga untuk negara negara Nefo yang bernama Game of The Emeging Forces (Ganefo) sebagai tandingan dari Olimpiade
5. Pembentukan poros Jakarta-Peking, yakni kerjasama antara Indonesia dengan Cina
6. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia
7. Presiden Soekarno merencanakan akan membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo) sebagai tandingan dari PBB.
8. Indonesia keluar dari PBB yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965.

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain:

1. Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu.
2. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN.
3. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden.
4. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945.
5. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabatan selama lima tahun sesudahnya dapat dipilih kembali
6. Lembaga-lembaga Negara berintikan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Hal ini mengakibatkan Komunis (PKI) banyak memegang peranan penting dalam percaturan politik Negara. Di samping itu dengan memasukan PKI dalam pemerintahan itu jelas bertentangan dengan Pancasila
7. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur.

Berakhirnya Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berakhir setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang diikuti berbagai peristiwa lainnya. Dalam menganggapi aksi Demo Mahasiswa yang terkenal dengan tuntutannya, yakni TRITURA, presiden Soekarno memberikan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan, demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Keluarnya Supersemar ini kemudian menimbulkan dualisme kepemimpinan yang mana Presiden Seokarno masih sah sebagai presiden Indonesia, sedangkan dalam menjalankan kebijkan dilakukan oleh pengemban Supersemar, yakni Letjen Soeharto. Keputusan tentang pengemban Supersemar diperkuat dengan adanya Sidang Umum  MPRS IV yang salah satu hasilnya adalah Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar.

Selain itu juga keluar Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa apabila presiden berhalangan, pemegang Supersemar berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada tahun 1967, MPRS melakukan sidang meminta pertanggungawaban Presiden Seokarno. Pada sidang tersebut presiden Soekarno membacakan pidato Nawaksara dan kemudian ditambah dengan Pelengkap Nawaksawa. Akan tetapi pidato pertanggungjawaban presiden tersebut ditolak. Hasil Sidang Istimewa dikeluarkannya Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 21-30 Maret 1968 diadakan Sidang Umum V MPRS menghasilkan keputusan pengangkatan Soeharto dari Pejabat Presiden menjadi Presiden Republik Indonesia ke-2. Pengangkatan Soeharto sebagai presiden ke-2 dilakukan pada tanggal 27 Maret 1968.

Berbagai peristiwa dari keluarnya Supersemar hingga berujung dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden Indonesia ini menandakan berakhirnya Demokrasi Terpimpin berganti dengan masa Orde Baru.

Sekian dulu ya, sejarah demokrasi terpimpin masa pemerintahan Soekarno yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang kita coba evaluasi latihan soal nya, yu cuss kepoin ....

 Evaluasi Latihan Soal